PENULIS: Pengurus Cabang IKA PMII Kabupaten Klaten
KLATEN — METROPAGINEWS.COM || Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama ini menjadi simbol bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan baik dan akuntabel. Namun, bagaimana jika opini itu ternyata bukan cermin kejujuran, melainkan hasil rekayasa yang dibayar mahal dengan uang rakyat sendiri?
Itulah kenyataan pahit yang sedang dihadapi Kabupaten Klaten saat ini. Terungkapnya skandal penyuapan yang melibatkan Bupati Klaten dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah yang kini sama-sama telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK telah mengguncang kepercayaan publik terhadap keabsahan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025.
Temuan yang Sengaja Dihapus
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, terdapat temuan audit berupa kelebihan pembayaran yang mencapai total Rp 5,18 miliar, terdiri dari kelebihan bayar honor narasumber sosialisasi peraturan sebesar Rp 4,16 miliar dan kelebihan pembayaran honor pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 1,02 miliar. Temuan-temuan ini kemudian secara sengaja dihapus dari laporan hasil pemeriksaan, sehingga muncullah opini WTP yang kini terbukti tidak lahir dari proses yang bersih.
Melihat fakta yang sangat mendesak ini, Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Klaten secara resmi melayangkan mosi tidak percaya sekaligus surat permohonan terbuka kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kami menuntut agar Keputusan BPK RI No. 74/T/LHP/DJKPN-V.SMG/PPD.01.05/2026 tanggal 25 Mei 2026 segera dibatalkan dan dicabut.
Ketua PC IKA PMII Klaten, M. Nuryadin Edy Purnama, S.Sos.I, menegaskan: “WTP yang dibeli dengan uang suap adalah produk cacat hukum, tidak sah, dan merupakan pelecehan terhadap akal sehat publik. Kami tidak sedang melawan BPK; sebaliknya, kami mencintai institusi ini dan ingin menyelamatkannya dari oknum-oknum perusak. Jangan biarkan stempel WTP berubah fungsi menjadi ‘karpet merah’ impunitas bagi kejahatan korupsi birokrasi.”
Tiga Langkah Mutlak yang Kami Desak
Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, serta peraturan terkait lainnya, IKA PMII Klaten mendesak BPK RI untuk segera mengambil tiga langkah tegas:
Pertama, mencabut dan membatalkan Keputusan LHP beserta opini WTP yang menyertainya demi memulihkan integritas moral pemeriksaan keuangan negara. Sebuah opini yang lahir dari proses yang dicemari suap tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak pantas dijadikan dasar apa pun.
Kedua, memerintahkan penarikan seluruh dokumen LHP tersebut dari tangan Pemerintah Kabupaten Klaten dan DPRD Kabupaten Klaten. Dokumen yang bermasalah hukumnya harus segera dihentikan peredarannya.
Ketiga, melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atau audit investigatif ulang yang sepenuhnya independen dan transparan terhadap LKPD Klaten TA 2025. Rakyat Klaten berhak mengetahui dengan jelas: berapa sebenarnya kelebihan dana yang terjadi, ke mana perginya uang tersebut, dan siapa saja pihak yang bertanggung jawab.
Bukan Hanya Soal Uang, Tapi Soal Kepercayaan
Kasus ini bukan sekadar soal angka Rp 5,18 miliar. Ini adalah ujian besar bagi sistem pemerintahan kita. Jika opini BPK saja dapat dibeli, maka instrumen pengawasan tertinggi kita tak lebih dari sekadar alat legitimasi kejahatan. Kami IKA PMII Klaten menyatakan siap mengawal tuntutan ini sampai tuntas. Surat ini juga telah kami tembuskan kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, KPK RI, Gubernur Jawa Tengah, Pj. Bupati Klaten, dan DPRD Kabupaten Klaten.
Kepada BPK RI, kami meminta satu hal sederhana: tegakkan kebenaran. Cabut WTP itu sekarang. Demi kehormatan institusi BPK, dan yang terpenting demi uang rakyat Klaten. ( Red )
Komentar Klik di Sini