Sabtu, Mei 18, 2024

KUHP Baru, Aparat Penegak Hukum Harus Samakan Persepsi

Must Read

DENPASAR – METROPAGINEWS.COM || Setelah disahkan menjadi Undang-Undang (UU), upaya pemerintah untuk melakukan reformasi hukum pidana nasional belum selesai. Pemerintah perlu mempersiapkan pemberlakuan UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 mendatangi. Utamanya dalam menyamakan persepsi aparat penegak hukum (APH).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H Laoly menyebutkan, peran APH sangat penting dalam praktik penegakan hukum, karena mereka yang akan menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan KUHP.

“Penyamaan pandangan dan pemahaman APH menjadi penting artinya, karena mereka yang akan menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan KUHP dalam praktik penegakan hukum,” kata Yasonna pada Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Rabu (9/8/2023).

Sosialisasi UU KUHP yang dilakukan Kemenkumham bagi APH di seluruh Indonesia ini sangat penting dalam menyikapi perbedaan pemahaman dan pendapat dalam pengaturan UU KUHP.

KUHP Baru, Aparat Penegak Hukum Harus Samakan Persepsi
KUHP Baru, Aparat Penegak Hukum Harus Samakan Persepsi

“Tentunya (ini) merupakan kontribusi yang positif yang perlu disikapi dengan melakukan diskusi yang komprehensif dan menyeluruh dari seluruh komponen anak bangsa, khususnya akademisi, praktisi, dan pakar di bidang hukum pidana,” kata Laoly di The Trans Resort, Denpasar, Bali.

Yasonna mengatakan, upaya ini bukan tanpa alasan, agar dalam implementasi dan aplikasi dari pelaksanaan UU KUHP dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaruan hukum pidana.

Perbedaan pandangan, pendapat, dan pemahaman tidak hanya terjadi pada APH. Jauh sebelum UU KUHP disahkan, perbedaan ini bahkan sudah dimulai, antara pihak yang mendukung dengan pihak yang menentang (disahkannya UU KUHP).

Perbedaan ini meliputi pengaturan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), pidana mati, dan tindak pidana khusus.

BACA JUGA : Kasus Perampokan di Kedungreja Disidangkan, Tak Ada Saksi yang Meringankan

“Perjalanan pembentukan UU KUHP tidak selalu berjalan lancar. Pro dan kontra diserukan oleh berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari mahasiswa, organisasi masyarakat, instansi pemerintah, dan organisasi internasional,” katanya.

Sebelum dilakukan sosialisasi ini, Kemenkumham telah sukses menyelenggarakan diskusi dan dialog publik pada tahun 2021 dan 2022 untuk menjaring masukan dari seluruh lapisan masyarakat yang menaruh perhatian besar pada reformasi hukum pidana nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan diselenggarakannya Kumham Goes to Campus dan dilanjutkan dengan seminar nasional.

Sementara, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, sejak Indonesia merdeka telah banyak dilakukan usaha untuk menyesuaikan KUHP warisan kolonial dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat.

Ia menyebut, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah produk hukum yang sangat kompleks, karena mengandung karakteristik pembaruan, cita hukum, nilai, asas, dan semangat yang pada banyak hal berbeda dengan KUHP warisan kolonial.

KUHP Baru, Aparat Penegak Hukum Harus Samakan Persepsi
KUHP Baru, Aparat Penegak Hukum Harus Samakan Persepsi

“Saya mengucapkan selamat kepada Pak Menteri Hukum dan HAM atas keteguhannya, kesabarannya, serta dinamika yang luar biasa ketika proses pembentukan UU (KUHP ini). Dengan diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, diharapkan menjadi pondasi bangunan sistem hukum pidana nasional di Indonesia,” ucap Koster.

Sebelumnya, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Asep Mulyana mengatakan, UU KUHP merupakan kulminasi dari perjuangan keras masyarakat Indonesia selama lebih dari 50 tahun, dan telah melibatkan ahli-ahli hukum pidana dalam perjalanannya.

“Pemerintah wajib menjamin bahwa seluruh APH dapat memahami, mengimplementasikan, serta menyebarluaskan materi muatan UU KUHP sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaruan hukum pidana yang terkandung dalam UU KUHP. Untuk itu, Kemenkumham menyelenggarakan sosialisasi UU No 1 Tahun 2023 ini,” kata Asep.

Sosialisasi ini diikuti perwakilan Kemenkumham, Polda, Kejaksaan, advokat, hakim, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi baik secara luring maupun daring.


(Estanto)

ONLINE TV NUSANTARA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest News

Didi Sungkono Apresiasi Unit PPA Polres Kab.Malang Tahan Pelaku Pemerkosaan

SURABAYA - METROPAGINEWS.COM || Penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Malang patut diapresiasi atas penahanan pelaku...

More Articles Like This


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/metropaginews/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420