OPINI – METROPAGINEWS.COM || Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar nan luas, sudah saatnya regenerasi kepemimpinan terjadi, tidak lama lagi indonesia akan menggelar pesta demokrasi (pilpres) yang diselenggarakan pada14 Februari 2024 mendatang. Tentunya dalam menyambut hal ini ada begitu banyak pandangan politik, begitupun situasi politik yang dengan cepat memanas, sehingga banyak pandangan yang ramai diperbincangkan di publik Indonesia saat ini.
Pandangan tersebut muncul dari setiap golongan masyarakat sehingga nampaknya kesetabilan politik bangsa akan mengalami penurunan dan bisa saja mengganggu integritas kehidupan berbangsa dan bernegara. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menyebutkan ada tiga tantangan terbesar dalam eskalasi politik Indonesia di tahun 2023-2024, antara lain, politik identitas, misinformasi, dan hate speech (ujaran kebencian).
Pilpres pada tahun ini ditakutkan akan melibatkan ketiga hal ini dan tentunya akan berbeda dari pilpres sebelum-sebelumnya, hal ini ditunjukkan dengan hadirnya kaum muda yang tidak diduga dan tidak pernah diperbincangkan kehadirannya. Hal ini kemudian menghadirkan pro kontra dari setiap golongan maupun setiap kelompok masyarakat yang ada.
Berdasarkan Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Siti Zuhro mengatakan, 2023 adalah tahun menyongsong pemilu serentak: pileg, pilpres, dan pilkada. Di tahun politik ini, akan sarat dengan kompetisi/kontestasi, konflik dan kerusuhan dalam pemilu, bisa terjadi bila banyak perilaku distortif dan melanggar hukum. Sepertinya perseteruan pun akan nampak di setiap belahan nusantara saat ini, banyak aspirasi maupun pendapat yang akan dilontarkan yang memicu perdebatan antara kelompok, golongan, bahkan melibatkan agama dan budaya sekalipun.
Saling menyudutkan antara sesama adalah sebuah kecemasan yang tidak bisa dihindari lagi. Sepertinya Indonesia sudah dipengaruhi oleh pandangan politik yang berlebihan atau fanatik dari pihak-pihak tertentu sehingga ikut terseret oleh arus konflik elit politik. Perbedaan pendapat tentang politik memang hal yang wajar-wajar saja tetapi sebaiknya jangan jadikan rana politik itu sebagai ajang permusuhan dan peluang untuk penyebaran isu-isu kebencian dalam hidup bangsa dan bernegara.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Bahtiar mengimbau kepada masyarakat, ajang pemilu ini ialah sebagai momentum memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa bukan sebagai ajang persaingan yang buruk. “Kita harus mengubah mindset, bahwa pemilu yang awalnya dianggap sebagai ajang kontestasi politik dan perebutan kekuasaan, menjadi ajang memperkuat rasa kesatuan dan persatuan dari kebhinnekaan bangsa Indonesia,” kata Bahtiar saat menyampaikan sambutan dan pengantar diskusi dalam webinar menyambut Pemilu Serentak Tahun 2024, Rabu (15/2/2023). Ini merupakan ajakan agar masyarakat tetap menjaga integritas dalam bangsa tetap kokoh serta memungkinkan bahwa masyarakat memandang pilpres yang mendatang sebagai waktu yang tepat untuk menentukan nasib bangsa di masa yang mendatang.
Untuk menangani masalah di atas peran pihak-pihak yang berwenang perlu ditekankan lagi agar mengedukasi kembali masyarakat untuk siap menjalankan pilpres yang akan datang ini dengan sikap netral yang mencerminkan masyarakat cinta damai, yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Edukasi ini bisa dilakukan via media-media sosial, karena persentase terjadinya perdebatan serta dampaknya lebih cepat yang mempengaruhi situasi politik dalam masyarakat.
Edukasi pun diharapkan dapat membujuk masyarakat untuk menjaga persatuan lewat penuturan pendapat atau argument terhadap sesama yang baik dan tidak saling menyinggung yang dapat memicu perseteruan dalam masyarakat.
