DENPASAR – METROPAGINEWS.COM || Persoalan menurunnya jumlah peserta didik baru di sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Badung menjadi salah satu isu utama yang mengemuka dalam pertemuan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kabupaten Badung.
Pertemuan yang mempertemukan para kepala sekolah SMK negeri maupun swasta se-Kabupaten Badung tersebut berlangsung di SMK Prshanti Nilayam Kuta, Jumat (28/8/2026). Forum ini menjadi ruang strategis bagi para kepala sekolah untuk menyamakan persepsi terhadap kebijakan terbaru bidang pendidikan, membahas berbagai persoalan yang dihadapi sekolah, sekaligus menyusun langkah bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Selain membahas persoalan peserta didik, pertemuan tersebut juga membahas rencana peningkatan mutu guru melalui workshop, penyusunan anggaran kegiatan MKKS selama satu tahun, serta Laporan Pertanggungjawaban Dana Iuran MKKS SMK Kabupaten Badung Tahun 2025/2026.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua MKKS SMK Kabupaten Badung, I Made Kondra, S.Pd. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Yayasan Ari Prshanti Nilayam, Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy, SE, turut memberikan sambutan selamat datang kepada seluruh peserta rapat.
Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy menyampaikan apresiasi kepada MKKS SMK Kabupaten Badung yang telah memilih SMK Prshanti Nilayam Kuta sebagai lokasi pelaksanaan rapat.
“Kami mengapresiasi MKKS Badung yang telah menunjuk sekolah kami sebagai tempat rapat MKKS. Mudah-mudahan kegiatan berjalan lancar dan harapannya dapat meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan kinerja kepala sekolah dalam mengelola sekolah yang Bapak/Ibu pimpin,” ujarnya.
Menurutnya, pertemuan MKKS memiliki arti penting karena menjadi forum bagi para kepala sekolah untuk saling bertukar pengalaman, membangun koordinasi, serta mencari solusi terhadap berbagai tantangan yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan.
Kondisi penerimaan peserta didik baru menjadi salah satu pembahasan yang cukup hangat dalam pertemuan tersebut.
Kepala SMK Prshanti Nilayam Kuta, Ni Wayan Suarni, S.Pd., yang juga menjabat sebagai Humas dalam kepengurusan MKKS, mengatakan bahwa persoalan penurunan jumlah peserta didik tidak hanya dialami oleh satu sekolah.
“Hampir seluruh SMK di Kabupaten Badung mengalami penurunan perolehan jumlah murid tahun ini dan bahkan ada sekolah yang tidak mendapatkan murid baru,” ujar Ni Wayan Suarni.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena jumlah peserta didik sangat berkaitan dengan keberlangsungan operasional dan pengembangan sekolah.
Karena itu, forum MKKS dinilai menjadi tempat yang tepat untuk membicarakan persoalan tersebut secara terbuka dan mencari solusi bersama, baik antara sekolah negeri maupun swasta maupun dengan pemangku kebijakan pendidikan.
Persoalan tersebut turut mendapat perhatian serius dari mantan Ketua MKKS Kabupaten Badung, Dr. I Wayan Dayung.
Ia mengingatkan agar penurunan jumlah peserta didik tidak dibiarkan berlarut-larut karena dapat berdampak terhadap keberlangsungan sekolah, terutama sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik secara signifikan.
Wayan Dayung mendorong adanya kebijakan pemerataan jumlah peserta didik antara sekolah negeri dan swasta.
“Kalau bisa sekolah negeri hendaknya menerima murid sesuai daya tampung yang ada dan jangan menggunakan laboratorium sebagai kelas reguler untuk murid yang tidak tertampung sehingga ada peluang sekolah swasta untuk memenuhi ruang kelas yang tersedia,” tegasnya.
Menurut dia, penggunaan ruang laboratorium sebagai kelas reguler untuk menampung peserta didik di luar daya tampung sekolah perlu menjadi perhatian. Sebab, di sisi lain terdapat sekolah swasta yang masih memiliki ruang kelas tersedia namun mengalami kekurangan peserta didik.
Ia menilai persoalan tersebut membutuhkan pembahasan bersama dengan pihak terkait agar distribusi peserta didik di Kabupaten Badung dapat lebih merata.
“Mungkin kita perlu mengadakan rapat kerja dengan pihak terkait agar ada pemerataan jumlah murid di Badung,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, MKKS SMK Kabupaten Badung juga membahas Laporan Pertanggungjawaban Dana Iuran MKKS SMK Kabupaten Badung Tahun 2025/2026.
Laporan tersebut disampaikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana organisasi kepada seluruh anggota MKKS.
Pembahasan laporan pertanggungjawaban menjadi bagian penting dalam menjaga tata kelola organisasi agar setiap dana yang dihimpun dari anggota dapat dikelola secara terbuka dan digunakan untuk mendukung program kerja MKKS.
Selain itu, para peserta rapat juga membahas penyusunan anggaran kegiatan MKKS untuk satu tahun ke depan serta berbagai program yang dinilai penting untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan SMK.
Setelah melalui diskusi yang berlangsung cukup hangat, Ketua MKKS SMK Kabupaten Badung, I Made Kondra, S.Pd., menyampaikan sejumlah arahan terkait program kerja organisasi ke depan.
Ia menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan kerja sama antar-SMK di Kabupaten Badung dalam menghadapi berbagai dinamika pendidikan.
Salah satu agenda yang akan disiapkan adalah Rapat Kerja (Raker) MKKS dengan mengundang Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali.
“MKKS SMK Kabupaten Badung merencanakan pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) dengan mengundang Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali untuk membahas program, koordinasi, serta berbagai permasalahan dan kebutuhan SMK di Kabupaten Badung sebelum dilaksanakan workshop peningkatan mutu guru di Badung,” ujarnya.
Rencana tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk membawa berbagai persoalan yang dibahas di tingkat sekolah ke tingkat pengambil kebijakan. Dengan demikian, persoalan seperti pemerataan peserta didik, kebutuhan sekolah, peningkatan mutu guru, serta berbagai kendala penyelenggaraan pendidikan dapat dicarikan solusi secara lebih komprehensif.
Selain membahas persoalan peserta didik, MKKS juga menyiapkan workshop peningkatan mutu guru. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi tenaga pendidik sehingga mampu memberikan pembelajaran yang semakin berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan kejuruan.
Dorong Kolaborasi Sekolah Negeri dan Swasta
Pertemuan MKKS SMK Kabupaten Badung ini menunjukkan bahwa tantangan pendidikan tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri oleh setiap sekolah.
Diperlukan koordinasi antara sekolah negeri dan swasta, organisasi MKKS, serta pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk menemukan kebijakan yang mampu menjaga keberlangsungan seluruh satuan pendidikan.
Penurunan jumlah siswa menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Badung. Jika tidak segera dicarikan solusi, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memberikan dampak lebih besar terhadap sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik.
Karena itu, hasil diskusi dalam rapat MKKS diharapkan tidak berhenti sebagai pembahasan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui rapat kerja bersama pihak terkait serta program nyata di lapangan.
Rapat MKKS SMK Kabupaten Badung kemudian ditutup dengan ucapan terima kasih atas kehadiran, partisipasi, dan kontribusi seluruh peserta.
Seluruh kesepakatan yang telah dihasilkan diharapkan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi memperkuat sinergi antar-SMK sekaligus meningkatkan profesionalisme kepala sekolah, kompetensi guru, dan kualitas pendidikan kejuruan di Kabupaten Badung.
(Alberto)
Komentar Klik di Sini